Perizinan Pembangunan Pelabuhan Umum Di Indonesia

Pada dasarnya pembangunan suatu pelabuhan harus berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (“RIPN”). RIPN ini merupakan perwujudan dari Tatanan Kepelabuhan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian , pengembangan pelabuhan dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang bersangkutan memuat dua hal yaitu Kebijakan pelabuhan nasional dan rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

Dalam proses pembangunan suatu Pelabuhan Umum terdapat bebeberapa Penetapan/Perizinan awal yang harus diperoleh oleh Penyelenggara Pelabuhan (baik itu Otoritas Pelabuhan maupun Unit Penyelenggara Pelabuhan) agar dapat melaksanakan Pembangunan Pelabuhan, adapun Penetapan/Perizinan tersebut diantaranya adalah:

1. Penetapan Lokasi Pelabuhan
2. Rencana Induk Pelabuhan
3. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (Penetapan Batas-batas Tanah dan Perairan Pelabuhan)
4. Izin Pembangunan Pelabuhan
5. Perizinan Terkait Fasilitas Pelabuhan
6. Jaminan Kelestarian Lingkungan
7. Jaminan Keamanan dan Ketertiban
8. Izin Mendirikan Bangunan (Untuk Lahan Pelabuhan di daratan)
9. Izin Penggunaan Perairan (Untuk Lahan Pelabuhan di Perairan)
10. Izin Pengerukan dan Izin Reklamasi
11. Izin Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
12. Izin Pekerjaan Di Bawah Air

1. Penetapan Lokasi Pelabuhan (Rencana Lokasi Pelabuhan)

Pada umumnya Rencana Lokasi Pelabuhan yang akan dibangun selain berpedoman pada kebijakan nasional juga harus berpedoman pada:

• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
• potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
• potensi sumber daya alam; dan
• perkembangan lingkungan stratgeis nasional dan internasional

Khusus untuk Pelabuhan Utama, penetapan lokasi juga harus mengindahkan beberapa hal sebagai berikut:

• Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar pasar internasional
• kedekatan dengan jalur pelayaran internasional
• memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama lainnya
• memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang
• mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu
• berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional
• Volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.
• berpedoman pada jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional

Khusus untuk Pelabuhan Pengumpul, penetapan lokasi juga harus mengindahkan beberapa hal sebagai berikut:

1. kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah;
2. mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan pengumpul lainnya;
3. mempunyai jarak tertentu terhadap jalur/rute angkutan laut dalam negeri;
4. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
5. berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional;
6. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu; dan
7. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.
8. berpedoman jaringan jalan nasional dan jalur kereta api nasional

Khusus untuk Pelabuhan Pengumpul, penetapan lokasi juga harus mengindahkan beberapa hal sebagai berikut:

1. tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antarprovinsi;
2. tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
3. pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
4. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
5. luas daratan dan perairan;
6. pelayanan penumpang dan barang antarkabupaten/kota dan/atau antarkecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
7. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
8. berpedoman jaringan jalan nasional dan jalur kereta api nasional

Permohonan Penetapan Lokasi diajukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Menteri Perhubungan yang dilengkapi dengan persyaratan meliputi:

1. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota;
4. Rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
5. Hasil Studi Kelayakan mengenai

• Kelayakan Teknis;
• Kelayakan Ekonomi;
• Kelayakan Lingkungan;
• Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan social daerah setempat;
• Keterpaduan intra dam amtarmoda;
• Adanya aksesibilitas terhadap hinterland;
• Keamanan dan keselamatan pelayaran;
• Pertahanan dan kemanan

6. Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota.

Selanjutnya dalam jangka 30 hari setelah permohonan diterima, Menteri Perhubungan akan melakukan penelitian terhadap persyaratan-persyaratan permohonan.

2. Rencana Induk Pelabuhan

Pada dasarnya setiap Pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.  Adapun yang Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.  Adapun Rencana Induk Pelabuhan wajib disusun dengan  berpedoman sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pelabuhan Nasional
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
4. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain yang terkait di Lokasi Pelabuhan.
5. Kelayakan teknis , ekonomis dan lingkungan
6. Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

Di Dalam setiap Rencana Induk Pelabuhan harus mempunyai beberapa jangka waktu perencanaan, yang meliputi:

1. Jangka Panjang, > 15 Tahun – 20 Tahun
2. Jangka Menengah > 10 Tahun- 15 tahun
3. Jangka Pendek > 5 Tahun – 10 Tahun

Rencana Induk Pelabuhan untuk Pelabuhan Laut ditetapkan oleh:

1. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelanuhan pengumpul;
2. Gubernur/Walikota untuk pelabuhan pengumpan.

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (Tanah dan Perairan Pelabuhan)
Demi kepentingan pembangunan pelabuhan laut, ditetapkan batas-batas Wilayah lingkungan kerja dan Wilayah lingkungan kepentingan. Wilayah lingkungan kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan , sedangkan Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Pada dasarnya Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan ditetapkan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

• Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul
• Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional, dan
• Bupati/Walikota untuk pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan local.

Syarat untuk mendapatkan penetapan Rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ini adalah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur / Bupati terkait mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada dasarnya Lahan dan perairan dalam Pelabuhan dikuasai oleh Negara dan diatur oleh Penyelenggara Pelabuhan.  Disamping itu Pada Daratan dan perairan pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang perlu diketahui adalah bahwa untuk pengadaan tanah atas lahan pelabuhan di daratan dan perairan harus dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan, dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Izin Pembangunan Pelabuhan

Penjelasan lebih jauh mengenai persyaratan dan prosedur penerbitan Izin silahkan dilihat di laman ini.

4. Perizinan Terkait Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran

Pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaranpada alur-pelayaran dan perairan pelabuhan umum dilakukan oleh Menteri.  Penyelenggara Pelabuhan pasif dalam hal ini, namun penetapan ini penting sebagai salah satu syarat penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan.

5. Jaminan Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan

Penyelenggara Pelabuhan juga bertanggungjawab menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban di Pelabuhan dengan cara membentuk Unit Keamanan dan ketertiban.  Bukti Jaminan ini diperlukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh penetapan Rencana Induk Kepelabuhan.

6. Jaminan  Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan

Penyelenggara Pelabuhan juga wajib kelestarian lingkungan disekitar pelabuhan, dan untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan , Penyelenggara Pelabuhan wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.  Bukti Jaminan ini diperlukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh penetapan Rencana Induk Kepelabuhan.

7. Perizinan Terkait dengan Penyediaan Fasilitas Pelabuhan

Disamping itu dalam proses pembangunan Pelabuhan , Penyelenggara Pelabuhan baik itu Otoritas Pelabuhan maupun Unit Penyelenggara Pelabuhan wajib memmperoleh perizinan terkait:

1. Perizinan terkait penyediaan penahan gelombang.
2. Perizinan terkait dengan penyediaan kolam pelabuhan.
3. Perizinan terkait dengan penyediaan alur pelayaran.
4. Perizinan terkait dengan penyediaan jaringan jalan.

8. Izin Pengerukan

Mengenai Izin ini pernah saya bahas secara mendetail dalam blog ini, silahkan ke bagian laman ini  untuk mengetahui lebih lanjut.

9. Izin Reklamasi

Mengenai Izin Reklamasi ini juga pernah saya bahas secara mendetail dalam blog ini, silahkan ke bagian laman ini  untuk mengetahui lebih lanjut.

10. Izin Mendirikan Bangunan

Untuk setiap pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan baru dapat dilakukan setelah Penyelenggara Pelabuhan/Badan Usaha Pelabuhan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.  Sedangkan pembangunan fasilitas di sisi perairan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Pembangunan dari Menteri Perhubungan.

11. Izin Kegiatan Pekerjaan Di Bawah Air

Mengenai Izin ini pernah saya bahas secara mendetail dalam blog ini, silahkan ke bagian laman ini  untuk mengetahui lebih lanjut.

Sehingga didapati kesimpulan bahwa terdapat beberapa perizinan/persetujuan yang harus dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan Pembangunan suatu Pelabuhan yaitu sebagai berikut:

No	Dokumen	Perizinan/Penetapan/Kewajiban Yang Diperlukan Untuk Mendapatkannya	Jangka Waktu Penerbitan	Keterangan
1	Penetapan Lokasi Pelabuhan	Dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu meliputi:1)      Rencana Induk Pelabuhan Nasional; 2)      Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 3)      Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota; 4)      Rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; 5)      Hasil Studi Kelayakan mengenai a)        Kelayakan Teknis; b)      Kelayakan Ekonomi; c)      Kelayakan Lingkungan; d)     Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan social daerah setempat; e)      Keterpaduan intra dam amtarmoda; f)       Adanya aksesibilitas terhadap hinterland; g)      Keamanan dan keselamatan pelayaran; h)     Pertahanan dan kemanan 6)      Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota.	30 hari	Pemohon harus berupa Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2	Rencana Induk Kepelabuhan	Dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu meliputi:a)      Rencana Induk Pelabuhan Nasional b)      Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi c)      Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota d)     Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain yang terkait di Lokasi Pelabuhan. e)      Kelayakan teknis , ekonomis dan lingkungan f)       Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.	Tidak ditentukan	Ditetapkan oleh Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya
3	Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.	Dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu meliputi:1)      rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.	Tidak ditentukan	Ditetapkan oleh:a)      Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul b)      Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional, dan c)      Bupati/Walikota untuk pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan local. Isi dalam Penetapan, paling tidak memuat Antara lain: a)      luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja; b)      luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; c)      titik koordinat geografis sebagai batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam penetapan: 1)   Untuk Daerah Lingkungan Kerja Daratan: a)      memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan; b)      memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan; c)      melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki; d)     menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangm undangan; 2)   Untuk Daerah Lingkungan Kerja Perairan e)      memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan; f)       menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan; g)      menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; h)     menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur-pelayaran; i)        menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; j)        melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
4	Izin Pembangunan Pelabuhan	Perizinan/ Dokumen yang diperlukan meliputi:1)      Rencana Induk Pelabuhan; 2)      dokumen kelayakan; 3)      dokumen desain teknis; 4)      dokumen lingkungan.	30 hari sejak permohonan diterima	Pemohon merupakan Penyelenggara Pelabuhan yaitu Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
5	Izin Mendirikan Bangunan (untuk lahan daratan pelabuhan)	Persyaratan dan prosedur disesuaikan dengan UU No. 28 /2002 dan PP No. 36 /2005	–	–
6	Izin Pembangunan Fasilitas Perairan Pembangunan	Peraturan terkait belum diterbitkan	–	Akan diteliti dan dikonfirmasi lebih lanjut apakah yang dimaksud Izin ini adalah: Izin Pengerukan Izin Reklamasi Izin Pekerjaan di Bawah Air
7	Izin Pembangunan Jaringan Jalan ke Pelabuhan	Persyaratan dan prosedur disesuaikan dengan UU No. 38 /2002 tentang Jalan dan peraturan pelaksananya
8	Izin Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Ditetapkan oleh menteri.	–	–
9	Izin Pembangunan Penahan Gelombang,Izin Pembangunan Kolam Pelabuhan dan Izin Pembangunan Alur Pelayaran	Peraturan terkait belum diterbitkan	–	–
10	Izin Pengerukan	1)      Pemenuhan persyaratan Administrasi, meliputi: Akta Pendirian Perusahaan; NPWP SKDP Keterangan Penanggung Jawab 2)      Pemenuhan Persyaratan Teknis, meliputi: Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan; lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk; peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan; untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang; hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang; hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku; dan peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis. 3)      Surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan; 4)      rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat.	berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan   Dirjen, Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin pengerukan
11	Izin Reklamasi	1)      Administrasi, meliputi:a)      Akte Pendirian Perusahaan; b)      NPWP c)      SKDP d)     Keterangan penanggung jawab 2)      Teknis, meliputi: a)      keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi; b)      lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi; c)      peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi; dan d)     hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku. 3)      surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi; 4)      rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; dan 5)      rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; atau 6)      rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus.	hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menerbitkan izin reklamasi
12	Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA)	1)        Persyaratan Administrasia)        Memiliki kontrak kerja dan atau Letter of Intent dari Pemberi Kerja; b)      Fotokopi Surat Izin Usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air; c)      Daftar Kapal Kerja yang dilengkapi dengan crew list dan d)     Fotokopi sertifikat/dokumen kelaikan dan operasional kapal yang masih berlaku. 2)                Persyaratan Teknis, meliputi rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan perta wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis.	Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin kegiatan pekerjaan bawah

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU No.17/2008”)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (“UUPA”)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 (“PP No.61/2009”)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian(“PP No.5/2010”)
5. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya (“Permenag No.9/1965”)
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (“Permenhub KM 54/2002”)
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi (“Permenhub KM 52/2011”)
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan(“Permenhub PM 82/2013”)
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air  (“Permenhub PM 71/2013”)
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan (“Kepmenhub KM 52/2004”)