. . : : Perushaan Pembiayaan : : . .

Dasar Hukum Pembiayaan : Kepres 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan KepMenkeu 1251/ KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

 

II. HUKUM TENTANG SEWA GUNA USAHA

(LEASING)

Pengantar

- merupakan pranata hukum yang “setengah2/ragu2.”

- Mirip sewa menyewa, ada unsur jual-beli, dan pinjam

meminjam.

- Macam : dari leasing barang modal mahal (pesawat) sampai

leasing utk keperluan sehari-hari (motor).

Dasar Hukum Pembiayaan : Kepres 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan KepMenkeu 1251/ KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

- Merambah ke dunia bisnis dan non bisnis.

- Dasar Hukum :

1) SK Menkeu No. Kep-38/MK/IV/1/1972 ttg Lembaga

Keuangan, diubah No. 562/KMK/011/1982.

2) SKB Menkeu, Menperind & Menperdag RI ttg Perizinan

Usaha Leasing.

3) Keppres RI No. 61 th 1988 ttg Lembaga Pembiayaan.

4) Kepmenkeu RI No. 1251/KMK.013/1988 ttg Ketentuan dan

Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diubah No.

1256/KMK.00/1989.

5) Kepmenkeu 634/KMK.013/1990 ttg Pengadaan Barang

Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha

(Leasing).

6) Kepmenkeu 1169/KMK.01/1991 ttg Kegiatan Sewa Guna

Usaha (Leasing).

Pengertian Leasing

Leasing < lease : sewa menyewa.

Para pihak yang terlibat :

1. Lessor : Pihak yang memberikan pembiayaan – mrp

perusahaan pembiayaan, bersifat multi finance atau khusus.

2. Lessee : Pihak yang memerlukan barang modal.

3. Supplier : Pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi obyek leasing.

Barang modal dibayar lessor kepada supplier untuk kepentingan

lessee (ada tiga pihak). Leasing tidak harus melibatkan supplier, bisa terjadi hubungan bilateral antara lessor dengan lessee saja (hanya dua pihak).

Pengertian leasing menurut Kepmenkeu RI No. 1169/KMK.01/

1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) :

Suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang

modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance

lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Ciri-ciri/Unsur Leasing

1. Suatu Pembiayaan Perusahaan : pada awalnya diperuntukkan bagi perusahaan, namun dalam perkembangannya juga diberikan kpd individu. 

1. Penyediaan Barang Modal : oleh supplier atas biaya lessor dan diperuntukkan lessee. 

1. Jangka waktu – dibatasi : jangka pendek/singkat minimal 2 tahun, jangka menengah minimal 3 tahun, dan jangka panjang minimal 7 tahun.

1. Pembayaran kembali secara berkala : angsuran/berkala, mirip kredit bank, agunan barang modal.

1. Hak Opsi : membeli barang modal atau memperpanjang kontrak leasing. Jenis lain, ada leasing yg tdk memberi hak opsi kpd lessee.

1. Bisa menyerahkan kembali barang modal kpd lessor, atau memberi hak kepemilikan kpd lessee.

1. Nilai sisa (residu) : sisa pembayaran yg harus dibayar lessee kdp lessor pd saat akhir leasing atau saat lesse memp. hak opsi.

1.  Nilai residu biasanya sudah ditentukan bersama dlm kontrak leasing.

Sejarah Leasing

- Merupakan improvisasi pranata hukum konvensional sewa

menyewa (lease). Muncul skitar 4500 tahun SM.

- Berkembang di AS – sbg leasing modern, kmd berkembang ke Eropa.

- Pertama : utk transportasi (KA tahun 1850)

- 1877 : telepon; 1980 – an : IBM – lessor terbesar utk komputer, Xerox – lessor terbesar utk fotocopy.

- Di Indonesia : awal 1970-an

· Fase Pengenalan : 1974-1983, belum berkembang, br khusus

mengatur ttg pranata hukum leasing. s/d 1984 ada 48

perusahaan leasing.

· Fase Pengembangan :1984-1990, berkembang cukup pesat.

s/d 1990 ada 122 perusahaan leasing. Mis. Metode

perhitungan penyusutan asset utk kepentingan pajak.

· Fase Konsolidasi : sejak 1991. Perijinan pendirian leasing yg

tadinya diperketat, mulai dibuka kembali. Berdiri

perusahaan multifinance.

B. Jenis Leasing

1. Operating lease/service lease

Tidak dibenarkan dilakukan oleh perusahaan finansial.

Waktu relatif pendek

Harga sewa < harga barang + keuntungan lessor

Tak ada hak opsi

Besarnya harga sewa tiap bulan tetap

Pemeliharaan, rusak, asuransi, pajak – ditanggung lessor

Lessee dapat membatalkan kontrak secara sepihak

2. Financial lease/capital lease/full-payout lease

Jangka waktu relatif panjang

Sewa + hak opsi > harga barang + keuntungan lessor

Ada hak opsi utk lessee

Harga sewa per bulan bisa tetap, bisa berubah

Pemeliharaan, rusak, asuransi, pajak – ditanggung lessee

Kontrak leasing tak dapat dibatalkan secara sepihak

C. Perbedaan Leasing dengan Perjanjian yang Lain

1. Dengan Loan

LOAN LEASING

LEASING

1. Tujuan : sediakan dana

1. Barang modal

2. Fokus : uang, kreditur bukan pemilik barang

2. Yuridis : lessor pemilik barang modal

3. Resiko : berupa financial risk

3. Financial & physical risk atas barang modal

4. Jaminan : tak ada hubungan dgn tujuan penggunaan dana

4. Ada hubungan langsung ant barang modal dgn dana

5. Wanprestasi D : jaminan dilelang, kelebihan dikembalikan.

5. Lessor tinggal mengambil barang modal tanpa memperhitungkan sisa

2. Dengan Sewa menyewa

SEWA MENYEWA

LEASING

1. Waktu bukan fokus utama

1. Waktu sangat penting

2. Bukan metode pembiayaan

2. Mrp metode pembiayaan

3. Obyek bebas

3.Obyek ditentukan, umumnya barang modal

4. Lessor bebas

4. Lessor perusahaan pembiayaan

5. Lessor = penyedia barang

5. Lessor = penyandang dana

6. Jangka waktu bebas

6. Jangka waktu terbatas

7. Dokumen biasa

7. Dokumen kompleks

8. Tak ada jaminan

8. Kadang perlu ada jaminan

3. Dengan Jual beli

JUAL BELI

LEASING

1. Tunduk KUH Perdata

1. Aturan tersendiri

2. Tak ada “lessor”

2. Lessor “penengah keuangan”

3. HM pembeli “demi hukum”

3. HM “hak opsi” digunakan

4. Dengan Sewa beli

SEWA BELI

LEASING

1. HM : cicilan terakhir

1. HM : opsi digunakan

2. =/ lembaga pembiayaan

2. = lembaga pembiayaan

3. Lessor = investor

3. Lessor sekedar membiayai

D. Keuntungan dan Kerugian/kelemahan Menggunakan Leasing

Keuntungan :

1. Fleksibel – dalam hal apapun

2. Murah

3. Hemat pajak

4. Pengaturannya tidak kompleks

5. Kriteria bagi lessee longgar

6. Pemutusan kontrak oleh lessee

7. Pembukuan mudah

Kerugian/kelemahan :

1. Biaya bunga tinggi

2. Biaya marginal tinggi

3. Perlindungan hukum kurang

4. Proses eksekusi leasing macet relatif sulit

E. Jaminan Hutang dalam Leasing

1. Jaminan Utama : Prinsip 5 C

Character

Capacity

Capital

Condition of economy

Collateral.

2. Jaminan Pokok : Barang modal transaksi itu sendiri

3. Jaminan Tambahan : kebendaan atau perorangan

F. Pemilik Barang Modal

Pemilik yuridis : pihak yang menyewakan

- Kepemilikan berpindah jika lessee menggunakan hak opsinya

G. Dokumen Leasing

1. Dokumen kontrak yang menyatu

Dokumen permintaan dan penawaran

Dokumen pokok : kontrak leasing itu sendiri

Dokumen tambahan : kelengkapan administrasi

2. Model kontrak mandiri : seluruh detil jaminan hutang dibuat

secara terpisah dengan akta tersendiri.

H. Berakhirnya Leasing

1. Konsensus – jarang terjadi.

2. Wanprestasi

3. Force majeure

I. Eksekusi Jika Cicilan Macet

- Kontrak dinyatakan putus, tetapi lessee wajib membayar

seluruh tunggakan, bunga dan biaya lessee diberi

kebebasan utk menjual.

- Lessor mengambil alih barang leasing.

II. HUKUM PEMBIAYAAN KONSUMEN

(Consumer Finance)

A. Pengantar

• Dilakukan oleh perusahaan finansial

• Biaya untuk konsumen relatif kecil

• Sebagian besar barang utk kebutuhan hidup sehari-hari

• Resiko relatif kecil krn konsumen menyebar.

B. Pengertian Hukum Pembiayaan Konsumen

• Kredit konsumsi dalam perbankan.

• Suatu kegiatan yg dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen utk pembelian barang yg pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen (KepMenkeu 1251 th 1988).

• Sale credit = pemberian kredit utk pembelian suatu barang, dan nasabah akan menerima barang tsb. 

• Loan credit = nasabah akan menerima cash dan berkewajiban mengembalikan hutangnya secara cash di kemudian hari.

• Pembiayaan konsumen = sale credit. Mis. General Motor.

C. Sejarah Hukum Pembiayaan Konsumen

1. Bank kurang tertarik utk menyediakan kredit konsumen

berukuran kecil.

2. Sumber dana formal lainnya terbatas, mis. Perum Pegadaian.

3. Sistem pembayaran informal sangat memberatkan.

4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi kurang berkembang.

D. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

1. Substantif : perjanjian atas dasar kebebasan berkontrak.

2. Administratif : Keppres No. 61/1988 ttg Lembaga Pembiayaan dan Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 ttg Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

E. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen

1. Jaminan Utama : kepercayaan Prinsip 5C. 

1. Jaminan Pokok : barang yang dibeli tersebut fidusia.

1. Jaminan Tambahan : pengakuan hutang, kuasa menjual barang, persetujuan suami/isteri.

F. Dokumentasi dalam Pembiayaan Konsumen

1. Dokumen Pendahuluan : form aplikasi kredit, surveyor report.

2. Dokumen Pokok : perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri.

3. Dokumen Jaminan : fidusia, cessie asuransi, kuasa menjual,

pengakuan hutang, persetujuan suami/isteri, persetujuan

komisaris (RUPS).

4. Dokumen Kepemilikan Barang : BPKB, Fc STNK, faktur

pembelian, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan.

5. Dokumen pemesanan dan penyerahan barang

6. Supporting documents : Fc KTP, KK, pas foto, daftar gaji (utk

konsumen individu). Untuk konsumen perusahaan, ada

AD, NPWP, SIUP, TDP, Bank Statements.

IV. HUKUM MODAL VENTURA

A. Pengertian dan Karakteristik Modal Ventura

- Berasal dr Bhs Inggris : Venture Capital, usaha yg

mengandung resiko. Modal Ventura adlh modal yg

ditanamkan pd usaha yg mengandung resiko (risk capital),

krn investasi tdk dikaitkan dg jaminan (collateral).

- Keppres 61/1988 ttg Lembaga Pembiayaan : Perusahaan

Modal Ventura (venture capital company) adlh badan

usaha yg melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan

usaha (investee company) utk jangka waktu tertentu.

- Tony Lorenz : MV adlh investasi jangka panjang dlm

bentuk penyediaan modal yg beresiko tinggi dimana

penyedia dana (venture capitalist) bertujuan utama

memperoleh keuntungan (capital gain) bukan pendapatan

bunga atau dividen.

- Clinton Richardson : MV adlh dana yg diinvestasikan

pada Perusahaan Pasangan Usaha yg beresiko tinggi bagi

investor.

- Robert White : MV sbg usaha penyediaan pembiayaan utk

membentuk dan mengembangkan usaha-usaha baru di

bidang teknologi dan non teknologi.

Karakteristik Modal Ventura :

1. Bantuan pembiayaan pd PPU.

2. Investasi bersifat sementara, bukan permanen sampai

pd masanya dilakukan divestasi.

3. PMV terlibat dlm manajemen PPU yg dibiayainya.

4. Motif utama MV adlh bisnis pembiayaan yg

mengharapkan keuntungan (capital gain) relatif tinggi

sbg imbalan pembiayaan beresiko tinggi.

5. Bentuk investasi : jangka menengah dan panjang

(berkisar 5 s/d 10 th).

6. Investasi bukan dlm bentuk pinjaman (loan), tetapi

penyertaan modal (equity participation).

7. Pembiayaan beresiko tinggi krn modal usaha (risk

capital) tidak didukung oleh jaminan (collateral).

8. Prototype pembiayaan dg MV ditujukan kpd

perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi

menyimpan potensi utk berkembang.

9. Investasi MV ditujukan kpd perusahaan yg tdk punya

akses utk mendapatkan kredit perbankan.

Modal Ventura sbg bisnis pembiayaan memp. sifat multi dimensi :

1. Lembaga keuangan (financial institution)

2. Lembaga perusahaan penyertaan modal (corporate

institution)

3. Lembaga penolong pengusaha lemah (humanistic

institution).

Pihak yang Terlibat

1. Perusahaan Modal Ventura

- Pihak pemberi bantuan

- Bentuk : PT atau Koperasi.

- Praktek : PMV mengatur perusahaan yg

dibiayai, memegang saham, menduduki posisi

manajemen, membantu produksi, marketing dsb.

2. Perusahaan Pasangan Usaha (investee)

- Pihak yg dibantu modalnya.

- Perusahaan yg mendapatkan dana dlm bentuk

penyertaan modal dr PMV.

- Bentuk : perusahaan, termasuk yg bukan badan

hukum, krn tidak disyaratkan berbadan hukum.

3. Penyandang Dana

- Dimungkinkan tetapi tidak harus ada.

- Jika ada, PMV berkedudukan sbg fund

management dan investee management.

C. Tujuan Modal Ventura

1. Memperoleh keuntungan yg tinggi

2. Membantu pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu

perusahaan.

3. Membantu prsh yg mengalami kesulitan dana dlm

pengembangannya.

4. membantu prsh pd tahap pengembangan suatu produk atau

pd tahap mengalami kemunduran.

5. memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.

6. mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan

(research and development).

7. mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi.

8. mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan.

D. Manfaat Modal Ventura

1. kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar

2. meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan

3. meningkatkan bankabilitas

4. meningkatkan likuiditas keuangan

5. meningkatkan efisiensi pendistribusian produk.

E. Keunggulan dan Kelemahan

1. Keunggulan

a. Merupakan sumber dana bagi perusahaan baru yg blm

memenuhi syarat utk mendapatkan dana dr sumber

lain.

b. Bantuan manajemen dpt mempercepat perkembangan

dan berhasilnya PPU.

c. PMV sangat peduli thd maju mundurnya prsh, shg

PPU selalu dimonitor.

d. Tambahan modal dpt meningkatkan kemampuan prsh

utk memperoleh bantuan modal dlm bentuk lain.

e. Penyertaan modal dpt menaikkan pamor PPU.

f. PPU dpt memperluas jaringan usaha lewat mitra baru

milik PMV.

g. Sebagai upaya mengangkat dan melindungi prsh kecil

yg berpotensi utk berkembang dan memperluas

kesempatan kerja.

2. Kelemahan

a. Jangka waktu panjang dapat menjadi sangat mahal krn

sistem bagi hasil yg diterapkannya.

b. Bantuan pembiayaan lewat MV hanya dpt diberikan

kpd prsh tertentu scr selektif.

c. Pendiri PPU yg dibiayai PMV dpt kehilangan kontrol

dan kepemilikan atas prshnnya krn manajemen dan

saham dipegang oleh PMV.

IV. HUKUM KARTU KREDIT

A. Pengertian Kartu Kredit

Perusahaan kartu kredit : badan usaha yg melakukan usaha

pembiayaan utk membeli barang dan jasa dg menggunakan

kartu kredit.

Tujuan Perusahaan Kartu Kredit :

- menerima sebanyak-banyaknya nasabah yg memiliki

kelayakan kredit;

- menerima Pengusaha Dagang (merchant) yg dapat

dipercaya;

- merangsang pengunaan maksimum fasilitas credit line;

- membatasi dan mengurangi piutang bermasalah dan

penyelewengan;

- memaksimalkan nilai rata-rata setiap transaksi Kartu

Kredit, sehingga mengurangi jumlah voucher yg nilainya

kecil.

Kartu kredit (credit card) : suatu kartu kredit yg berukuran =

KTP, yg diterbitkan oleh penerbit (issuer) dan dipergunakan

oleh pemegang kartu (cardholder) dan berfungsi sbg alat

pembayaran pengganti uang tunai dan pihak penerima kaum

usahawan/pedagang (merchant) yg telah ditentukan oleh

penerbit.

Unsur Kartu Kredit :

1. Subyek KK : para pihak yg terlibat dlm transaksi

penggunaan KK. Pemegang kartu (card holder) sbg

pembeli, Pengusaha Dagang (merchant) sbg penjual,

dan Bank/ Perusahaan Pembiayaan sbg penerbit

(issuer).

2. Obyek KK : barang/jasa yg diperdagangkan

(merchandise) oleh Pengusaha Dagang sbg penjual,

harga yg dibayar oleh Pemegang Kartu sbg pembeli,

dan dokumen jual beli yg terbit dr transaksi jual beli.

3. Peristiwa KK : perbuatan hukum yg menciptakan

perjanjian penerbitan KK antara pemegang kartu dg

penerbit.

4. Hubungan KK : hubungan hak dan kewajiban.

5. Jaminan KK : kepercayaan.

Kartu kredit juga dapat diuangkan oleh pemegangnya kpd

penerbitnya.

Contoh kartu kredit : Visa BII, BCA card, Master/visa card

BNI, master card BRI, Visa Mega dsb.

Pemberian fasilitas tidak hrs berdasarkan akte otentik, tetapi

dg akte di bawah tangan, dan tidak mutlak harus ada jaminan

kredit.

Syarat penting : kebonafidan pemegang kartu kredit. Shg

pemberian KK selektif, pagu kredit dpt melebihi jumlah

jaminan (deposito).

Hukum yg mengatur Kartu Kredit – kebebasan berkontrak (1338).

Pihak yg terlibat :

- Bank atau perusahaan pembiayaan penerbit/ pembayar.

- Pedagang (merchant) sbg tempat belanja.

- Pemegang kartu (card holder) – nasabah yg namanya

tertera dlm kartu.

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemegang Kartu

a. Kewajiban

- membayar uang pangkal, uang tahunan dan

biaya lain.

- Mematuhi batas maksimum jumlah yg boleh

dibayar dg mgnk KK.

- Menandatangani surat tanda pembelian, dan

tanda pembayaran tunai utk setiap peangambilan uang

tunai.

- Membayar kembali harga pembelian sesuai

tagihan.

- Memberitahukan kpd penerbit bila ada

perubahan alamat penagihan.

- Mengembalikan KK kpd penerbit jika terjadi

pembatalan atau pengakhiran perjanjian.

b. Hak

- membeli barang/jasa dg mgnk KK dengan atau batas

maksimum.

- mengambil uang tunai atau cash melalui ATM tertentu sampai

batas tertentu.

- Memperoleh informasi dr penerbit mengenai perkembangan

kreditnya dan kemudahan yg disediakan.

2. Penerbit

a. Kewajiban

- memberikan KK kpd pemegang kartu

- memberitahukan tagihan dlm periode tertentu

kpd pemegang KK

- memberitahukan hak, kwj, dan kemudahan kpd

pemegang KK

b. Hak

- menagih dan menerima pembayaran uang

pangkal, uang tahunan, bunga, biaya administrasi, denda

dsb dr pemegang KK.

- Menagih dan menerima pembayaran kembali

harga pembelian barang/jasa dr pemegang KK

- Menerima uang komisi dr penjual atas tagihan

yg dibayarkan scr langsung oleh penerbit.

3. Penjual

Kewajiban

- menerima pemegang kartu sbg pembeli barang/jasa

- mlkk pengecekan atas penggunaan dan keabsahan KK

- menjual barang/jasa tidak melebihi harga penjualan tunai

- menyodorkan surat tanda penjualan utk ditandatangani

oleh pemegang kartu

- membayar komisi kpd perantara.

Hak

- menuntut pelunasan harga barang/jasa

- minta tandatangan surat tanda pembelian kpd pemegang

kartu

- menolak penjualan barang/jasa yg tdk mendapat kuasa dr

penerbit.