Tugas dan fungsi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Berikut Tugas dan Fungsi LKPP :


Tugas :
Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.






Fungsi LKPP:

1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement).
5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum.
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.